Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bakti Pajajaran kembali mencatatkan prestasi gemilang. Pada ajang BPKAD Awards 2025, RSUD Bakti Pajajaran berhasil meraih predikat terbaik dalam kategori Kinerja Keuangan dan Aset di antara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.

Penghargaan yang digelar bersamaan dengan Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026 ini berlangsung di Babakan Madang, Rabu (17/12). Kegiatan tersebut menjadi momentum penting bagi seluruh OPD di Kabupaten Bogor untuk memperkuat tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

Direktur RSUD Bakti Pajajaran, dr. Yukie Meistisia A. Satoto, menyatakan bahwa prestasi ini merupakan buah dari kerja keras seluruh jajaran rumah sakit dalam menerapkan pengelolaan keuangan dan aset secara profesional. Menurutnya, penghargaan ini sekaligus mencerminkan komitmen institusi dalam menjaga akuntabilitas sekaligus mendukung peningkatan kualitas layanan kesehatan kepada masyarakat.

“Penghargaan ini bukan sekadar simbol, melainkan bukti nyata kerja kolektif seluruh manajemen dan pegawai dalam mewujudkan tata kelola yang baik,” ujar dr. Yukie.

Ia berharap prestasi itu menjadi pemicu bagi RSUD Bakti Pajajaran untuk terus meningkatkan kinerja, memperkuat integritas pengelolaan anggaran, serta berkontribusi aktif pada implementasi good governance di Kabupaten Bogor.

Selain prestasi lembaga, dr. Yukie Meistisia juga mencatatkan prestasi pribadi yang mengharumkan nama ASN di tingkat provinsi. Sebelumnya, ia berhasil meraih Juara 2 dalam ajang PNS Berprestasi Provinsi Jawa Barat kategori inovatif, di mana dirinya dinilai atas gagasan dan inovasi pelayanan publik yang berorientasi pada manfaat langsung bagi masyarakat.

Prestasi tersebut menegaskan kiprah dr. Yukie tidak hanya dalam manajemen rumah sakit, tetapi juga dalam pengembangan inovasi ASN yang berdampak luas, terutama di sektor pelayanan kesehatan publik.

Mewakili Bupati Bogor, Asisten Administrasi Umum, Ade Jaya Munadi, menekankan pentingnya penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil nyata. Menurut Ade, dinamika pemerintahan saat ini menuntut seluruh pengelola keuangan daerah untuk terus meningkatkan kapasitas terutama dalam perencanaan dan penganggaran yang menjawab kebutuhan masyarakat.

“Permendagri Nomor 14 Tahun 2025 ini menjadi panduan penting agar APBD yang disusun tidak hanya sesuai regulasi, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan,” ujar Ade.

Ade juga menekankan bahwa sosialisasi secara menyeluruh sangat penting untuk menciptakan keselarasan persepsi di antara seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam penyusunan APBD Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2026.